I. Pendahuluan
Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan (termasuk pula hukum dananggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapanstandar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standarakuntansi merupakan hasil penetapan standar. Tetapi dalam praktiknya berbedadari yang ditentukan oleh standar. Ada empat alas an yang menjelaskan haltersebut, antara lain:
- Di kebanyakan negara hukuman atas ketidak patuhan dengan ketentuan akauntansi cenderung lemah dan tidak efektif.
- Secara suka rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan.
- Beberapa negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan melakukannnya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasilnya.
- Di beberapa negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan secara tersendiri, dan bukan untuk laporan konsolidasi.
Penetapan standar akuntansi umumnya melibatkan gabungan kelompoksektor swasta dan publik. Hubungan antara standar akuntansi dan prosesakuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam satu arah yang sama.Didalam bab 2 membedakan orientasi akuntansi antara penyajian wajar versuskepatuhan hukum. kuntansi peyajian wajar biasanya berhubungan dengannegara-negara hukum umum, sedangkan akuntansi epatuhan hukum umumnyaditemukan di negara-negara hukum kode. Perbedaan ini terlihat dalam rosespenetapan standar, di mana sector swasta lebih berpengaruh di negara-negarahukum dengan penyajian wajar, sedangkan sektor publik lebih berpengaruh dinegara hukum kode dengan kepatuhan hukum.
II. Pembahasan.
Ada beberapa negara yang dominan dalam akuntansi, ini adalah beberapa contohnya.
PRANCIS
Prancis merupakan pendukung utama akuntansi nasional di dunia.Kementrian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General (kodeakuntansi nasional) resmi yang pertama pada bulan September 1947. Revisikode tersebut dilakukan pada tahun 1957. Revisi selanjutnya terjadi padatahun 1982 berdasarkan Direktif Keempat Uni Eropa (UE). Pada tahun 1986,rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam DirektifKetujuh UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan direvisi lebih lanjutpada tahun 1999.
Plan Comptable Generalber isi:
•Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan
•Definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban
•Aturan pengakuan dan penilaian
•Daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaanya, dan ketentuan tata buku lainnya
Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode sehingga sangatmungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa legislasi kuhum komersial(yaitu Code de Commerce) dan hukum pajak sebenarnya menentukanbanyak praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di Prancis. Code deCommerce berawal dari ordinansi Coulbert (Menteri Keuangan pada eraLouis XIV) pada tahun 1673 dan 1681 dan diberlakukan oleh Napoleon pada
tahun 1807 sebagai bagian dari hukum yang diciptakannya berdasarkan
hukum tertulis.
Dasar utama aturan akuntansi di Prancis adalah Hukum Akuntansi 1983 danDekrit Akuntansi 1983, yang membuat Plan Comptable General wajibdigunakan oleh seluruh perusahaan. Kedua dokumen tersebut menjadibagian dari Code de Commers. Legislasi Code de Commerce mengandungketentuan akuntansi dan pelaporan yang eksentif.
Ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antaralaporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangankelompok usaha yang dikonsolidasikan. Hukum memperbolehkanperusahaan Prancis untuk mengikuti Standar Pelaporan KeuanganInternasional (IFRS) atau bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum diAS (GAAP) dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Alas an utamauntuk fleksibilitas ini adalah ketika Direktif Ketujuh UE diberlakukan pada thun1986, banyak perusahaan multinasional dari Prancis yang telah menyusunlaporan keuangan konsolidasi berdasarkan prinsip Anglo-Saxon untukkeperluan pencatatan saham di luar negeri. Perusahaan Prancis yangmengacu pada IFRS atau GAAP AS sering menyataan bahwa laporankeuangan mereka telah sesuai baik dengan standar Prancis maupun denganstandar internasional atau AS.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Lima organisasi yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis
adalah:
1.Counseil National de la Comptabilite atau CNC (Badan Akuntansi Nasional)
2.Comite de la Reglementatioan Comptable or CRC (Komite Regulasi Akuntansi)
3.Autorite des Marches Financiers or AMF (Otoritas Pasar Keuangan)
4.Ordre des Experts-Comptables or OEC (Ikatan Akuntan Publik)
5.Compagnie National des Commisaires aux Comptes or CNCC (Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional)
Pelaporan Keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini:
1. Neraca
2.Laporan Laba rRugi
3.Catatan atas Laporan Keuangan
4. Laporan Direktur
5. Laporan Auditor
Ciri utama pelaporan di Prancis adalah ketentuan mengenaipengungkapan catatan kaki yang ekstentif dan detail, yang meliputi hal-halberikut:
• Penjelasan mengenai aturan pengukuran yang diberlakukan (contoh kebijakan akuntansi)
• Perlakuan akuntansi untuk pos-pos dalam mata uang asing
• Laporan perubahan aktiva tetap dan depresiasi
• Detai provisi
• Analisis piutang dan utang sesuai masa jatuh tempo
• Daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham
• Jumlah komitmen pension dan imbalan pascakerja lainnya
• Detail pengaruh pajak terhadap laporan keuangan
• Rata-rata jumlah karyawan sesuai golongan
• Analisis pendapatan menurut aktivitas dan geografis
Perusahaan emitem juga harus membuat laporan interim semesterandansemenjak tahun 2003, juga hasil kegiatan lingkungan mereka. Di dalamnya,informasi yang harus diberikan antara lain:
• Konsumsi air, bahan mentah dan energi serta tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi
• Kegiatan untuk mengurangi polusi udara, air atau tanah, termasuk polusi udara dan biayanya, dan
• Jumlah provisi untuk resiko lingkungan
Pengukuran Akuntansi
Akuntansi di Prancis memiliki karakteristik ganda: perusahaan secaratersendiri harus mematuhi peraturan yang tetap, sedangkan kelompokusaha konsolidasi memiliki fleksibilitas lebih besar. Akuntansi untukperusahaan secara individual merupakan dasar hukum untukmembagikan dividend an menghitung pendapatan kena pajak.
Aktiva berwujud umumnya dinilai berdasarkan biaya historis.Meskipun diperbolehkan, revaluasi tetap dikenakan pajak sehingga jarangditemukan dalam praktik. Aktiva tetap didepresiasikan menurut provisipajak, umumnya menurut dasar garis lurus atau saldo menurun.Persediaan harus dinilai berdasarkan nilai yang rendah antara biaya ataunilai realisasi dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata-ratatertimbang.
Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saatterjadinya, namun dapat dikapitalisasikan dalam keadaan tertentu. Aktivayang disewagunausahakan tidak dikapitalisasi dan beban sewa yangdibayar langsung dibebankan. Imbalan pension dan pascakerja lain padaumumnya dibebankan pada saat dibayarkan dan komitmen masa depanjarang diakui sebagai kewajiban.kebanyakan resiko dan ketidakpastianlainnya dapat dicadangkan.
Dengan beberapa pengecualian,laporan keuangan konsolidasiPrancis mengikuti pendekatan penyajian wajar berupa pelaporansubstansi mengungguli bentuk. Pajak tangguhan dihitung denganmenggunakan metode kewajiban dan didiskontokan apabila penyelesaianperbedaan temporer dapat distimasikan.
Metode pembelian (purchase method) umumnya dicatat untukpenggabungan usaha, namun metode penyatuan kepemilikan (poolingmethod) dapat digunakan dalam beberapa kondisi. Muhibah (goodwill)umumnya dikapitalisasi dan diamortisasi terhadap laba, namun tidakditentukan berapa lama periode amortisasi yang maksimum. Konsolidasiproporsional digunakan untuk usaha patungan dan metode ekuitasdigunkana untuk mencatat investasi pada perusahaan yang tidakdikonsolidasikan yang dapat dipengaruhi secara signifikan. Praktiktranslasi mata uang asing dengan menggunakan IAS 21. Aktiva dankewajiban perusahaan anak yang berdiri sendiri ditranslasikan denganmenggunakan kurs penutupan (akhir tahun) dan perbedaan translasidimasukkan ke dalam ekuitas. Laporan keuangan anak perusahaan yangberdiri sendiri ditranslasikan dengan menggunakan metode kurs historis(temporal), dan perbedaan translasi dicatat ke dalam laba. Standar Pelaporan Keuangan Internasional akan menjadi dasar laporankonsolidasi di Prancis setelah tahun 2005.
JEPANG.
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabunganberbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yangterpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajakpenghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Padaparuh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruhJerman; pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini,pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan danpada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasisector swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya danagama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalamhubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independenyang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat.Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan inimenghasilkan konglomerasi industry yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu.
Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industry besar ini.Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayaiperusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Baratdan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham.Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitasusaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usahautamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring denganreformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomiyang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti pecahnyaekonomi gelembung Jepang juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruhatas standar pelaporan keuangan Jepang. Jelas terlihat bahwa banyak praktikakuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Suatuperubahan besar dalam akuntansi diumumkan pada akhir tahun 1990-an untukmembuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparandan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadapakuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang :Hukum Komersial, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang PajakPenghasilan Perusahaan.
a)Hukum komersial diatur oleh kementerian Kehakiman (MOJ). Hukumtersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang palingmemiliki pengaruh besar. Dikembangkan dari hukum komersial Jerman,hukum yang awal di berlakukan pada tahun 1980, tetapi baru dilaksanakantahun 1899. Perlindungan terhadap kreditor dan pemegang sahammerupakan prinsip utama dengan ketergantungan yang sangat jelas ataspengukuran biaya historis. Pengungkapan atas kelayakan kredit danketersediaan laba untuk pembagian dividen juga sama pentingnya. Seluruhperusahaan yang didirikan diwajibkan untuk memenuhi provisi akuntansi,yang dimuat dalam aturan-aturan menyangkut neraca, laporan laba rugi,laporan usaha dan skedul pendukung perusahaandengan kewajiban terbatas.
b)Perusahaan milik public harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalamUndang-undang Pasar Modal (SEL) yang diatur oleh Kementerian Keuangan.SEL dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal AS dan diberlakukanterhadap Jepang oleh AS selama masa pendudukan setelah perang dunia II.Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilankeputusan investasi. Meskipun SEL mewajibkan laporan keuangan dasaryang sama seperti hukum komersial, terminology, bentuk dan isi laporankeuangan didefinisikan secara lebih spesifik oleh SEL; beberapa pos laporankeuangan direklasifikasikan untuk keperluan penyajian dan detail tambahandiberikan. Namun laba bersih dan ekuitas pemegang saham tetap samamenurut Hukum Kom.ersial dan SEL.
c)Dewan Pertimbangan Akuntansi Usaha (BADC) merupakan lembagapenasehat khusus bagi kementerian keuangan yang bertanggung jawabuntuk mengembangkan standar akuntansi sesuai dengan SEL. BADC dapatdikatakan merupakan sumber utama PABU di Negara Jepang sekarang ini.Tetapi BADC tidak dapat mengeluarkan standar yang berbeda denganhukum komersial. Para anggota BADC diangkat oleh kementerian keuangandan bekerja paruh waktu. Mereka berasal dari kalangan akademisi,pemerintahan, lingkaran bisnis serta anggota Institut Akuntan PublikBersertifikat di Jepang (JICPA).
Perubahan besar dalam penetapan standar akuntansi di Jepang terjadipada tahun 2001dengan pembentukan Badan Standar Akuntansi Jepang(ASBJ) dan lembaga pengawas yang terkait dengannya yang dikenal sebagaiLembaga Akuntansi Keuangan (FASF). Sebagai organisasi sector swastayang independen, ASBJ diharapkan akan menjadi lebih kuat dan lebihtransparan dan tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan politik dan bertujuankhusus, bila dibandingkan dengan BADC. ASBJ bekerja sama dengan IASBdalam mengembangkan IFRS.
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untukmenyusun laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunanpemegang saham yang berisi :neraca, lapioran laba rugi, laporan usaha,proposal atas penentuan penggunaan (apropriasi) laba di tahan, skedul pendukung.
Catatan yang menyertai neraca dan laporan laba rugi menjelaskankebijakan akuntansi dan memberikan detail pendukung . Laporan usaha berisigaris besar usaha dan informasi mengenai operasi, posisi keuangan dan hasiloperasi. Sejumlah skedul pendukung juga wajib dibuat, terpisah dari catatan ataslaporan keuangan, yang meliputi:
a)Perubahan dalam modal saham dan cadangan wajib
b)Perubahan dalam obligasi dan utang jangka panjang dan jangka pendek
c)Perubahan dalam aktiva tetap dan akumulasi depresiasi
d)Aktiva dalam penjaminan
e) Jaminan utang
f)Perubahan dalam provisi
g)Jumlah yang terutang kepada dan yang tertagih dari pemegang saham pengendali
h)Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan dan jumlah lembar saham perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tersebut.
i)Piutang yang berasal dari anak perusahaan
j)Transaksi dengan direktur, auditor wajib, pemegang saham pengendali dan pihak ketiga yang menimbulkan konflik kepentingan
k)Remunerasi yang dibayarkan kepada direktur dan auditor wajib Informasi ini disusun untuk satu tahun tunggal berdasarkan suatu indukperusahaan dan diaudit oleh auditor wajib. HUkum komersial tidak mengharuskan laporan arus kas.
Perusahaan yang mencatatkan sahamnya harus menyusun laporankeuangan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal (SEL) yang secaraumum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersialditambah dengan laporan arus kas. Namun menurut SEL laporan keuangankonsolidasi yang utama bukan laporan keuangan induk perusahaan. Laporankeuangan dan skedul yang disusun sesuai dengan SEL harus diaudit olehauditor independen. Ramalan arus kas untuk 6 bulan kedepan dimasukkansebagai informasi tambahan dalam laporan kepada Kementerian Keuangan.Laporan ramalan lainnya juga dilaporkan. Secara keseluruhan, jumlah pelaporanramalan perusahaan sangat besar di Jepang. Namun informasi ini hanyadilaporkan dalam laporan wajib dan jarang sekali disajikan dalam laporantahunan untuk pemegang saham.
Pengukuran Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan-perusahaan besar untukmenyusun laporan konsolidasi. Selain itu perusahaan yang mencatatkan sahamharus menyusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SEL. Akunperusahaan secara terpisah merupakan dasar bagi laporan konsolidasi dan
umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan untuk keduanya. Anakperusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara langsung dan tidaklangsung mengendalikan kebijakan keuangan dan operasionalnya. Meskipunmetode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode pembelian untukpenggabungan usaha umumnya digunakan.
Kebanyakan praktik akuntansi dilaksanakan dalam beberapa tahunterakhir sebagai akibat dari Perubahan Besar dalam Akuntansi. Perubahan-perubahan terakhir ini meliputi:
1.Mengharuskan perusahaan yang mencatatkan sahamnya untuk membuat laporan arus kas
2.Memperluas jumlah anak perusahaan yang dikonsolidasikan berdasarkan kendali yang dimiliki dan bukan persentase kepemilikan
3.Memperluas jumlah perusahaan afiliasi yang dicatat denganmenggunakan metode ekuitas berdasarkan pengaruh signifikan danbukan pada persentase kepemilikan
4.Menilai investasi dalam surat berharga sebesar harga pasar dan bukan biaya perolehan
5.Provisi penuh atas kewajiban tangguhan
6.Akrual penuh atas pensiun dan kewajiban pension lainnya.
Akuntansi di Jepang sedang dibentuk ulang agar sesuai dengan IFRS.
AMERIKA SERIKAT
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta (BadanStandar Akuntansi Keuangan, atau Financial Accounting Standards Boardi –FSAB), namun sebuah lembaga pemerintah (Komisi Pengawas Pasar Modalatau Securities Exchange Commission – SEC) juga memiliki kekuasaanuntuk menerapakan standarnya sendiri.
Hingga tahun 2002 Institut Amerika untuk Akuntan Publik bersertifikat,badan sektor swasta lainnya, menetapkan Standar Auditing. Pada tahun ituBadan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaanyang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Perusahaandi AS dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal.
Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum,hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitanlaporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidakditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badanlokal sering kali tidak tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporankeuangan dan audit tahunan secara realitas hanya tedapat pada tingkatfederal, seperti yang ditentukan oleh SEC. SEC memiliki kekuasaan atasperusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa-bursaefek AS dan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan over the counter.Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya tidak menghadapi ketentuanwajib untuk pelaporan keuangan, sehingga menbuata Amerika Serikat terlihattidak normal menurut Standar Internasional.
Laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh perusahan di Amerika Serikat meliputi komponen:
1. Laporan manajemen
2.Laporan auditor independen
3.Laporan keuangan utama ( laporan laba rugi, lapooran arus kas, laporan
laba komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham)
4.Diskusi manajemen dan analisis atau hasil operasi dan kondisi keuangan
5.Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap lapopran keuangan.
6.Catatan atas laporan keuangan
7.Perbandingan data keuangan tertentu selama lima atausepuluh tahun
8.Data kuartal terpilih
Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib dan laporan keuangan ASyang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaansaja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yangdikendalikan (yaitu dengan kepemilikan yang melebihi 50% dari sahamdengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh, walaupun operasianak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan intern(kwartalan) diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursaefek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkasyang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat.
Pengukuran akuntansi
Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksidan peristiwa sangat bergantung pada konsep penandingan. Jika perubahandalam praktik atau prosedur terajadi, maka perubahan dan pengaruhnyaharus diungkapkan.
Penggabungan usaha harus dicatat sebagai sebuah pembelian.Goodwill dikapitalisasi sebagai perbedaan antara nilai wajar pemberian yang diberikandalam pertukaran dan nilai wajar aktifa bersih yang diperoleh (termasuk aktifatidak berwujud lainnya).Goodwill tersebut harus dikaji ulang terhadap penurunan nilai tiap tahunnya dan dihapus bukukan dan dibebankan kedalam laba jika nilai bukunya melebihi nilai wajarnya. Translasi mata uangasing mengikuti ketentuan dalam SFAS NO. 52, yang menggunakan matauang fungsional anak perusahaan luar negeri untuk menentukan metodologitranslasi.
III. Kesimpulan
Dari ketiga negara yang dibahas diatas, terlihat bahwa Amerika Serikat masih dominan dalam akuntansi. Hal ini terbukti dengan Jepang yang memperbaharui akuntansinya agar sesuai dengan Amerika.
Daftar Pustaka.
